Dari Guru Jadi Pejuang Kemanusiaan, Obed Rumbruren Suarakan Jeritan Rakyat Papua

28-05-2025 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI, Obed Rumbruren bertukar cinderamata usai pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Selasa (28/5/2025). Foto : Runi/Andri

PARLEMENTARIA, Manokwari – Anggota Komisi IX DPR RI, Obed Rumbruren, menyuarakan langsung berbagai persoalan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang masih membelit masyarakat Papua Barat. Dalam forum resmi bersama mitra kerja Komisi IX, ia menekankan pentingnya perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap nasib rakyat Papua yang menurutnya masih jauh tertinggal dibanding wilayah lain.


“Kenapa saya di Komisi IX? Saya ini guru, harusnya di Komisi X. Tapi ternyata Tuhan tempatkan saya di sini, karena ini soal nyawa, soal hidup dan mati rakyat!” ujar Obed usai pertemuan dengan jajaran mitra kerja, Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Selasa (28/5/2025).


Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti minimnya akses terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Banyak warga, kata dia, tak mampu membiayai pengobatan hingga akhirnya pasrah tanpa pertolongan.


“Kalau mereka sakit, kadang datang ke saya. Kadang saya bantu langsung, bahkan sampai kirim uang. Ini bukan soal politik, ini soal kemanusiaan!” tegasnya.


Obed juga menyoroti persoalan lain di luar sektor kesehatan, yakni terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi generasi muda Papua. Ia mendorong adanya pelatihan kerja yang konkret bagi pemuda Papua agar dapat mandiri secara ekonomi.


“Kita harus dorong anak Papua bisa bekerja, misalnya buka bengkel, tambal ban, atau kerja las. Asal diberi pelatihan dan tempat, mereka pasti bisa!” jelasnya.


Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Papua Barat. Bahkan, ia mencontohkan program pelatihan di lembaga pemasyarakatan yang menurutnya dapat diperluas bagi anak-anak muda yang masih berada di jalur kehidupan yang positif.


“Kalau di lapas saja bisa diberi pelatihan agar mereka mandiri saat keluar, kenapa anak muda yang belum berbuat salah tidak kita bekali sejak awal? Jangan tunggu mereka lapar dan tersesat dulu baru kita tangani!”


Obed mengkritik keras ketimpangan perhatian pemerintah pusat terhadap Papua. Ia menyerukan agar semua pihak berhenti memandang sebelah mata terhadap Tanah Papua.


“Papua adalah bagian dari NKRI. Jangan hanya bicara Indonesia Emas 2045 kalau Papua masih tertinggal. Kita harus pikirkan yang paling bawah, manusia-manusia ini harus diselamatkan dulu!” tegasnya.


Ia pun mengajak seluruh pihak, baik DPR, pemerintah provinsi, maupun kementerian dan lembaga terkait, untuk bersinergi dan tidak berhenti pada kegiatan simbolis. Ia berharap kehadiran Komisi IX di Papua Barat benar-benar membawa perubahan.


“Saya sudah ajak teman-teman Komisi IX, jangan saya bicara sendiri! Kalau saya bicara sendiri, siapa yang dengar? Kalau kita datang langsung, kita tahu kondisi nyata Papua. Dan kita tahu bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan itu,” pungkasnya. (rni/aha)

BERITA TERKAIT
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...
Komisi IX Pastikan Dukungan Anggaran Pusat untuk Tekan Stunting di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA,Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan komitmen DPR untuk memastikan program dan anggaran dari pemerintah...